Midwife

Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi ini salah satu pemicunya adalah kekurangan biaya yang dihadapi oleh ibu hamil. Menurut Wicaksono akibat kekurangan biaya, para ibu hamil sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan memilih menggunakan jasa tenaga non medis. “Mereka ini perlu ditolong dari struktur biaya. Disamping ada Jamkesmas, mereka dibantu biaya dengan Jaminan Persalinan ini,” tambah Wicaksono. Jaminan Persalinan diberikan kepada ibu dari keluarga miskin yang tak terbantu oleh Jaminan Kesehatan (Jamkesmas). “Ilustrasi yang paling mudah adalah ini misalnya ada 100 orang ibu melahirkan 70 orang ini sudah memiliki jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Tiga puluh orang lagi yang tidak tertutupi oleh Jamkesmas ini maka akan di bantu pembiayaannya melalui Jaminan Persalinan ini,” jelas Wicaksono.

Jaminan Pembiayaan Sejak Hamil

Wicaksono mengatakan pada prinsipnya pemanfaatan Jaminan Persalinan ini mudah. Setiap ibu hamil yang ingin mendapatkan Jaminan Persalinan ini harus datang ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sejak ia hamil. Di Puskesmas ini selama masa kehamilan si ibu harus memeriksakan kehamilannya paling sedikit 4 kali. Tidak perlu takut, menurut Wicaksono pembiayaan Jaminan Persalinan ini sudah dimulai sejak ibu pertama kali memeriksakan kandungannya di Puskesmas. Selain itu paket Jaminan persalinan ini juga termasuk pembiayaan proses persalinan, masa nifas dan termasuk alat-alat KB yang dipilih oleh si ibu pasca melahirkan. Jaminan Persalinan ini juga membantu biaya perawatan anak bayi yang baru lahir hingga usia 28 hari. “Masyarakat yang mau ikut Jampersal silahkan datang ke Puskesmas, Polindes atau apapun pelayanan kesehatan dasar terdekat,” jelas Wicaksono.

Kemudahan Jaminan Persalinan ini menurut Wicaksono dibuktikan dengan keikutsertaan swasta dalam pelayanan kesehatan ibu melahirkan ini. “Proses persalinan normal pada dasarnya akan dibantu sepenuhnya di tingkat pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas. Kalau ditemukan kelainan maka akan dirujuk pada pelayanan kesehatan lanjutan. Swasta juga bisa selama sudah memiliki kerjasama dengan tim pengelola Jampersal, “ kata Wicaksono.

Jaminan Persalinan dan AKI

Menurut teori program Jaminan Persalinan pemerintah ini sangat mungkin membantu penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) namun praktiknya seringkali tidaklah semudah dan seindah rencana.  Peneliti YLKI Ida Marlinda  menyampai kekhawatiran praktik Jaminan Persalinan akan mengalami masalah yang mirip dengan Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) lalu. “Terkadang masyarakat kita memiliki kesulitan biaya untuk pergi ke pusat pelayanan kesehatan. Belum lagi tingkat kepercayaan yang masih rendah dari masyarakat pada pelayanan kesehatan ini. Surat miskin masih sulit untuk dibuat dan terkadang masih salah alamat,” ungkap Ida Marlinda.

Salah satu hal yang dipertanyakan dalam pemberian Jaminan Persalinan ini adalah mutu pelayanan kesehatan. Menjawab hal ini Wicaksono mengatakan bahwa dalam program jaminan persalinan memang dikenal pemakaian alat-alat kesehatan dengan sistem perlu tidak perlu sesuai level pelayanan. Artinya di tingkat pelayanan dasar beberapa alat tidak digunakan mengingat harganya yang mahal. “ Di Puskesmas standar saja tidak ada USG. Setelah merasakan sakit baru nanti dirujuk ke rumah sakit, di sana baru ada USG,” jelas Wicaksono.

Jaminan Persalinan Versus KB

Jaminan Persalinan ini di satu sisi memberikan angin segara bagi perkembangan penduduk di Indonesia. Namun disisi lain jaminan persalinan ini dikhawatirkan akan mendukung adanya ledakan penduduk. Wicaksono mengatakan sampai saat ini Jaminan Persalinan memang tidak membatasi jumlah anak yang dilahirkan namun di masa mendatang Jaminan Persalinan hanya akan diberikan untuk anak pertama dan kedua.

Tingginya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia menurut Wicaksono seharusnya bisa diminimalkan melalui program KB. Menurut dia masyarakat harus diberikan pendidikan mendalam mengenai KB. Ida Marlinda mengatakan tingginya jumlah penduduk dan angka kelahiran bayi ini bukan disebabkan oleh masyarakat tidak mengenal KB namun lebih  karena masalah ekonomi. “Masyarakat miskin ini bukannya tidak tahu tapi lebih mereka tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Alat-alat KB dulu gratis lalu tiba-tiba mereka harus bayar. Jadi mereka tidak tahu lagi harus bagaimana,” kata Ida Marlinda.

Kehadiran Jaminan Persalinan diharapkan bisa menjawab masalah ini. Wicaksono mengatakan Jaminan Persalinan juga memberikan pelayanan kontrasepsi setelah melahirkan. “Pelayanan alat kontrasepsi ini langsung diberikan pada ibu setelah melhirkan. Tapi bukan hanya ibunya saja, kontrasepsi juga diberikan pada ayah,” kata Wicaksono. Namun pada dasarnya pemberian kontrasepsi ini tidak bersifat pemaksaan. Pemberian kontrasepsi ini didasarkan pada pilihan pasangan suami istri itu.

Ida Marlinda setuju bila masyarakat miskin butuh diberikan pendidikan mengenai kontrasepsi. “Berikan mereka kesempatan untuk berkonsultasi agar mereka yakin pada pilihan yang akan diambil. Biar mereka merasa nyaman dan aman,” tambah Ida. Masyarakat miskin juga punya hak dalam menentukan masa depan reproduksi mereka sendiri.

Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan BKKBN.